JEJAKNARASI.ID. BANTEN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten menolak keras Proyek Strategis Nasional (PSN) reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Pasalnya,proyek tersebut bakal menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
BEM Banten menilai,reklamasi yang dilakukan hanya akan menguntungkan segelintir pihak. Sementara nelayan dan masyarakat lokal terancam kehilangan mata pencaharian serta menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang masif.
“Kami menolak keras PSN PIK 2, karena proyek ini tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang sangat besar. Pemerintah seharusnya berpihak pada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada lingkungan pesisir, bukan pada proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.”kata Koordinator BEM banten, Bagas Yulianto dalam keterangannya Kamis (23/1/2024)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagas menegaskan jika pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih yang dinilai telah melukai hati rakyat. Dalam rangka menjalankan perannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat, BEM Banten menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan cenderung memperburuk kondisi sosial-ekonomi.
“Kami mengajak seluruh BEM se BANTEN, untuk bergandengan tangan dan membersamai dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menolak proyek-proyek yang merugikan rakyat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BEM Banten, Geri wijaya, menyatakan bahwa dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, telah muncul berbagai kebijakan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami melihat banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, melainkan lebih condong pada kepentingan elite dan korporasi. Ini adalah alarm bagi kita semua untuk terus melakukan pengawalan,” ucapnya.
Sebagai informasi, BEM Banten akan menggelar diskusi publik dan aksi besar besaran untuk menyuarakan problematika yang ada di Banten dan mengevaluasi 100 kerja kabinet merah putih. Langkah ini diambil sebagai bentuk perjuangan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar oleh pemerintah.**
