JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditunjuk sebagai Laboratorium Bencana di Indonesia.
Gagasan usulan ini bukan tanpa alasan. Jogja, dengan sejarah panjang menghadapi berbagai bencana seperti gempa bumi, letusan Gunung Merapi, dan banjir lahar dingin, telah menjadi contoh ketahanan dan mitigasi bencana yang patut dikembangkan secara nasional.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian mendalam soal DIY yang bakal diusulkan sebagai salah satu daerah laboratorium bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, DIY memiliki infrastruktur riset yang memadai, komunitas akademik yang kuat, serta masyarakat yang memiliki kearifan lokal dalam menghadapi bencana.
Dengan menjadikan Jogja sebagai Laboratorium Bencana, kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB ini, diharapkan akan lahir kebijakan berbasis penelitian yang lebih efektif dalam penanggulangan dan mitigasi bencana, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Mitigasi bencana tidak hanya soal infrastruktur dan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan berbasis kearifan lokal serta gotong royong masyarakat,” ujar KH Maman Imanulhaq di Yogyakarta, Jumat (21/3/2025).
Menurut Kiai Maman, DIY merupakan daerah dengan pengalaman panjang dalam menghadapi bencana, sehingga dapat menjadi pusat riset dan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
Selain itu, PKB juga mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun pusat data bencana yang lebih akurat serta meningkatkan edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas.
“Kami ingin membangun sistem yang lebih baik dalam mitigasi bencana, termasuk dengan melibatkan pesantren dan tokoh agama untuk memberikan edukasi kebencanaan berbasis nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, konsep ini bukan hanya sebagai respons terhadap kondisi geografis Indonesia,” tambah Kiai Maman.
Pada kesempatan itu juga, Kiai Maman juga mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih dilibatkan dalam proses perizinan bangunan di wilayah rawan bencana.
Dengan demikian, setiap pembangunan harus mempertimbangkan aspek mitigasi risiko, termasuk desain bangunan yang tahan gempa dan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir.
“Peran BNPB dalam perizinan bangunan di wilayah rawan bencana sangat penting agar setiap konstruksi memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Kita tidak boleh hanya berpikir tentang pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Kiai Maman menutup.
