BGN Gelar Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan

BGN Gelar Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan

- Author

Rabu, 24 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, saat membuka Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Keputusan Kepala BGN tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan BGN,. ( Foto: Humas BGN)

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, saat membuka Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Keputusan Kepala BGN tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan BGN,. ( Foto: Humas BGN)

JEJAKNARASI.ID. JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Keputusan Kepala BGN tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan BGN, Jakarta, Selasa (23/9).

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur masyarakat, akademisi, media, mahasiswa, serta instansi terkait guna merumuskan layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pemenuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional menyadari betul bahwa standar pelayanan publik yang baik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk nyata komitmen kami untuk melayani masyarakat dengan profesionalisme dan integritas,” ujarnya.

Baca Juga :  Pasca Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa, BGN Perketat SOP

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rancangan keputusan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi sekaligus langkah strategis untuk memastikan setiap jenis layanan di BGN memiliki standar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek yang diatur mencakup prosedur, waktu pelayanan, biaya, hingga mekanisme pengaduan.

“Partisipasi publik adalah kunci untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambah Hida.

Di akhir sambutannya, ia berharap seluruh peserta forum dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga rancangan keputusan ini benar-benar mencerminkan aspirasi dan harapan publik.

“Kami mengundang kontribusi aktif dari semua pihak agar standar pelayanan publik yang akan ditetapkan tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” pungkasnya.(eki)

Berita Terkait

Dari Kampus ke Dunia: Kemendag Kuatkan Wirausaha Muda Ekspor via Campuspreneur
Bahas Sekolah Rakyat di KPK, Mensos Gus Ipul Ajukan Usulan Ini
Jelang Piala Dunia 2026 Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan dan Judi Bola
13 Korban Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Masih Mendapat Penanganan Intensif
Korban Tewas Terus Bertambah, PMJ Usut Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Dewan Pembina JMSI Banten Encop Sopia Raih Gelar Doktor Ilmu Politik UI
10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di RS Polri Belum Teridentifikasi, Polisi Fasilitasi Pengecekan oleh Keluarga
Pernah Tersandung Kasus Penyebaran Berita Bohong, Berikut Profil Menteri LH Jumhur Hidayat
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:28 WIB

Dari Kampus ke Dunia: Kemendag Kuatkan Wirausaha Muda Ekspor via Campuspreneur

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:05 WIB

Bahas Sekolah Rakyat di KPK, Mensos Gus Ipul Ajukan Usulan Ini

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:31 WIB

Jelang Piala Dunia 2026 Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan dan Judi Bola

Kamis, 7 Mei 2026 - 15:25 WIB

13 Korban Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Masih Mendapat Penanganan Intensif

Rabu, 29 April 2026 - 14:42 WIB

Korban Tewas Terus Bertambah, PMJ Usut Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Berita Terbaru