JEJAKANARASI.ID. JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan, upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran dapat menjadi momentum berharga dalam meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, upaya tersebut secara tidak langsung juga akan memperkuat reformasi birokrasi yang selama ini telah dijalankan pemerintah.
Demikian disampaikan Bima saat menjadi narasumber pada Rapat Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Jumat (7/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bima, kebijakan efisiensi yang salah satunya menyasar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sejatinya tidak mengurangi manfaat yang akan diterima masyarakat. Pasalnya, anggaran tersebut digunakan untuk merealisasikan program prioritas pemerintah yang pada gilirannya justru akan dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kalau ada perdebatan tentang [efisiensi anggaran] transfer ke daerah tadi yang angkanya besar, nah ini telah disesuaikan keberpihakannya dengan daerah tertinggal,” ujarnya.
Bima merinci, pada daerah kepulauan misalnya, pemerintah akan memperhatikan betul pelaksanaan program prioritas di kawasan tersebut. Hal ini sebagaimana komitmen yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bima mengajak semua pihak untuk mendukung komitmen tersebut agar dapat direalisasikan dengan baik.
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan, suksesnya kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah (Pemda). Dalam konteks tersebut, dirinya menyebut saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun regulasi penunjang yang mengatur petunjuk dan pedoman teknis mengenai pelaksanaan efisiensi di daerah.
Di lain sisi, pada forum tersebut Bima mengungkapkan, beberapa penyesuaian yang terkait dengan kebijakan perlu dijalankan secara cepat. Apalagi dalam sistem pemerintahan terdapat target nasional, serta visi-misi kepala daerah yang perlu diwujudkan.
“Ini harus dilakukan secara cepat. Nah karena itu, begitu kepala daerah dilantik, maka proses [penyesuaian] RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan anggaran perubahan ini akan didorong untuk akselerasi,” jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan, proses penyesuaian kebijakan tersebut saat ini terus disempurnakan oleh pemerintah. Yang jelas, kata Bima, pemerintah terus mendorong adanya percepatan realisasi program.
“Poinnya adalah akselerasi atau proses yang dipercepat. Karena semuanya harus bergerak dan harus berjalan,” tandasnya.**
