Jejaknarasi.id, Sidoarjo – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Capaian tersebut menjadi yang ke 12 kali berturut-turut diperoleh Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2013 lalu. Pemkab Sidoarjo adalah daerah kedua penerima LHP LKPD 2024 dari 38 Kabupaten/kota di Jatim. Pasalnya penyampaian LKPD unaudited tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Jatim kemarin dapat tepat waktu.
LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 tersebut diterima langsung kepada Bupati Sidoarjo H. Subandi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin dikantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (17/04/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 itu juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih. Dalam penyerahannya Bupati Sidoarjo H. Subandi didampingi Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati serta Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah.
Bupati Sidoarjo H. Subandi bersyukur untuk kedua belas kali berturut-turut Pemkab Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP.
Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang ada. Hal itu juga berarti setiap pembelanjaan APBD Kabupaten Sidoarjo sesuai regulasi dan transparansi.
“Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi kewajiban utama pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, Alhamdulillah kita mampu mempertahankan capaian opini WTP,”ujarnya.
Menurut H. Subandi, laporan ini bukan hanya menjadi instrumen penting dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia berharap capaian opini WTP dapat terus dipertahankan.
“Capaian Opini WTP ini penting dipertahankan, alasannya menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel,”ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan capaian opini WTP ini merupakan kerja keras bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo. Untuk itu dia akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mempertahankannya.
“Kami akan terus mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan Opini WTP di tahun-tahun berikutnya,” pinta H. Subandi. **
