Larang Wartawan Foto Ijazah, Aktivis TPUA : Jokowi Seperti Rezim Orde Baru

Larang Wartawan Foto Ijazah, Aktivis TPUA : Jokowi Seperti Rezim Orde Baru

- Author

Kamis, 17 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kolase Foto Jokowi dan Foto Copy Ijazah UGM Jokowi (Foto: 1st)

Kolase Foto Jokowi dan Foto Copy Ijazah UGM Jokowi (Foto: 1st)

Jejaknarasi.id, Jakarta – Organisasi wartawan diminta memprotes keras perlakuan mantan orang nomor satu di Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para jurnalis mengambil gambar dan mempublikasikan ijazah yang ditunjukkannya.

“Pelarangan mengambil gambar ijazah tersebut tidak manusiawi, juga membuat kualitas berita yang dihasilkan sangat jauh dari prinsip jurnalisme modern dan menjadi kental unsur subjektifnya karena hanya mengandalkan persepsi dan opini belaka,” kata Roy Suryo, dikutip dari RMOL.id (17/04/2025).

Saat bertemu wartawan di kediaman pribadinya di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, pada Rabu 16 April 2025, Jokowi menunjukkan ijazahnya dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Informasi wartawan di lokasi, sebelum bertemu Jokowi, para wartawan diwajibkan untuk mengumpulkan semua kamera, handphone dan segala jenis alat perekam elektronik terlebih dahulu,” ucap Roy Suryo.

Baca Juga :  KPK Persilahkan Masyarakat yang Ingin Melapor Soal Dugaan Korupsi Jokowi

Menurutnya, aturan yang dijalankan Jokowi itu sangat menyedihkan di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini.

“Mosok wartawan kembali disuruh hanya melihat, menghafal dan menceritakan apa yang sangat terbatas diketahui hanya melalui panca indranya,” kata Roy Suryo.

Lebih lanjut, Roy Suryo menilai perlakuan Jokowi tersebut  seperti rezim Orde Baru, dimana era itu media mengalami banyak pembatasan dan kontrol.

“Wartawan sering kali harus mengikuti prosedur ketat dan mendapatkan izin khusus untuk meliput acara tertentu. Tidak jarang setelah terbit atau disiarkan pun masih ada tindakan pembredelan bilamana pemberitaannya tidak sesuai dengan selera penguasa,” sambungnya.

Berita Terkait

Gibran Terancam Dimakzulkan? Dasco Ungkap Ada Gerakan Lintas Fraksi di DPR
MKD Diminta Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan
Perindo Kota Tangerang Berbenah, Kader Tak Aktif Terancam Diganti 
RDP Komisi XIII DPR RI Memanas: Rieke Diah Pitaloka Bongkar Sederet Kejanggalan Sistem Lapas
Politikus PDIP Sebut Negara Ikut Picu Konflik Agraria Lewat Kesalahan Penetapan Izin
Kasus Dugaan Gratifikasi Tambang Mengarah Ke Ketua Harian PSI, Pengamat: Ini Ujian
Gelar Dialog Ulama, Rais NU Majalengka Minta Kader PKB Tingkatkan Silaturahmi
Pertemuan Prabowo–Megawati Jelang Lebaran, Pengamat: Tak Sekadar Silaturahmi
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 21:03 WIB

Gibran Terancam Dimakzulkan? Dasco Ungkap Ada Gerakan Lintas Fraksi di DPR

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:51 WIB

MKD Diminta Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 08:25 WIB

Perindo Kota Tangerang Berbenah, Kader Tak Aktif Terancam Diganti 

Senin, 28 September 2026 - 14:59 WIB

RDP Komisi XIII DPR RI Memanas: Rieke Diah Pitaloka Bongkar Sederet Kejanggalan Sistem Lapas

Rabu, 16 September 2026 - 17:09 WIB

Politikus PDIP Sebut Negara Ikut Picu Konflik Agraria Lewat Kesalahan Penetapan Izin

Berita Terbaru

Tangerang

Empat Perusahaan Salurkan CSR untuk 15 Posyandu di Jatiuwung

Jumat, 13 Nov 2026 - 12:02 WIB