Status Gibran Sebagai Wapres Rentan Dibatalkan, Prabowo Disebut Bisa Jadi Pemimpin Tunggal yang Dilantik

Status Gibran Sebagai Wapres Rentan Dibatalkan, Prabowo Disebut Bisa Jadi Pemimpin Tunggal yang Dilantik

- Author

Selasa, 15 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG. Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 yang terhitung tinggal lima hari lagi. Keabsahan status Gibran sebagai Wakil Presiden rentan untuk dibatalkan.

Efek dari dugaan kepemilikian Gibran atas akun Kaskus ‘Fufu Fafa’ dan dampak yang timbul terhadap hubungan bersama Prabowo Subianto.

Spekulasi yang berkembang, putra sulung Presiden Jokowi berpotensi dimakjulkan. Lalu, jika benar seperti itu, apakah Prabowo bisa dilantik jadi pemimpin tunggal tanpa di dampingi Wapres terpilih ?.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Valeriaus Beatae, seorang pakar hukum dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) menjelaskan, hal itu bisa saja terjadi. Karena tidak ada ketentuan hukum yang melarang kepemimpinan tunggal Presiden terpilih Republik Indonesia.

“Apakah bisa Prabowo di lantik dan Gibran tidak? Jawabannya, ya bisa”. Ucap Valeriaus, (14/10/2024).

“Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945, MPR memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi, karena ada frasa dan/atau maka ada kemungkinan yang dilantik hanya salah satu saja. Sebenarnya, frasa dan/atau tersebut digunakan untuk memberikan landasan hukum jika terjadi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan,” ucapnya, menjelaskan perkara pelantikan tunggal.

Baca Juga :  JPU Tuntut Agnes Brenda Lee 9 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Minta Keadilan

Terkait wakil presiden pengganti Gibran usai skenario pelantikan presiden sendirian itu, Valerianus menjelaskan pula bahwa ada sejumlah proses yang perlu dijalankan.

“Jika Prabowo dilantik dan Gibran tidak, maka wakilnya akan dipilih melalui sidang MPR. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. Teknisnya, Presiden akan mengusulkan dua orang calon Wapres pengganti, lalu sidang MPR akan memilih salah satu dari usulan Presiden tersebut,” ucapnya.

Berita Terkait

Korban Tewas Terus Bertambah, PMJ Usut Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Dewan Pembina JMSI Banten Encop Sopia Raih Gelar Doktor Ilmu Politik UI
10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di RS Polri Belum Teridentifikasi, Polisi Fasilitasi Pengecekan oleh Keluarga
Pernah Tersandung Kasus Penyebaran Berita Bohong, Berikut Profil Menteri LH Jumhur Hidayat
Faktor Utama Gaji Ke-13 Pensiunan Batal Cair Bulan Juni 2026
Aturan Baru Alokasi Gaji Ke-13 Tahun 2026 Bagi PNS dan Pensiunan
Gaji Ke-13 PNS dan Pensiunan Belum Tentu Cair Bulan Juni 2026, Ini Dasar Hukumnya
JPU Tuntut Agnes Brenda Lee 9 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Minta Keadilan
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 14:42 WIB

Korban Tewas Terus Bertambah, PMJ Usut Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Selasa, 28 April 2026 - 20:37 WIB

Dewan Pembina JMSI Banten Encop Sopia Raih Gelar Doktor Ilmu Politik UI

Selasa, 28 April 2026 - 11:55 WIB

10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di RS Polri Belum Teridentifikasi, Polisi Fasilitasi Pengecekan oleh Keluarga

Senin, 27 April 2026 - 16:38 WIB

Pernah Tersandung Kasus Penyebaran Berita Bohong, Berikut Profil Menteri LH Jumhur Hidayat

Minggu, 26 April 2026 - 14:49 WIB

Faktor Utama Gaji Ke-13 Pensiunan Batal Cair Bulan Juni 2026

Berita Terbaru