JEJAKNARASI.ID. TANGERANG – Polemik pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, terus menjadi sorotan publik. Salah satunya Direktur Eksekutif Gerilya Institute, Subkhan AS.
Menurutnya, polemik pemagaran laut disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah dalam memberikan kepastian investasi. Hal ini, bukan hanya terjadi di Banten, namun kerap terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Ketersediaan lahan masih menjadi soal utama. Permasalahan yang paling sering dihadapi investor adalah kebijakan yang berubah-ubah dari masalah perizinan, terutama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lingkungan.
“Untuk polemik pemagaran laut di Tangerang, Banten, pemicu utama adalah lemahnya pemerintah,” kata Subkhan dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Sabtu (25/1/2025).
Masih kata Subkhan, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat harusnya \berkoordinasi sejak dari awal. Dengan membuat kajian analisis secara komprehensif terkait dampak lingkungan mengedepankan rasa keadilan.
“Sehingga, segala perizinan kegiatan investasi yang membentuk korporasi nantinya dapat tumbuh kembang bersama masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai, peristiwa ini membuka celah adanya dugaan main mata antara korporasi dengan oknum pemerintah berwenang. Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan benturan di lapangan.
Jika kondisi ini terus terjadi, Subkhan khawatir, Indonesia akan dianggap sebagai salah satu negara yang tidak dapat memberikan kepastian investasi, terlebih di 2025 ini pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp 1.905 triliun.
“Investasi dalam pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan sangat diperlukan. Harusnya investasi menjadi jalan keluar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. **
Editor : Sirhan Sahri
