Menu

Mode Gelap

Politik

Analis Politik Ini Sebut Tak Ada Partai Besar yang Berani Jadikan Jokowi Kader Usai Didepak PDIP

badge-check


					Analis Politik Ini Sebut Tak Ada Partai Besar yang Berani Jadikan Jokowi Kader Usai Didepak PDIP Perbesar

JEJAKNARASI.online|JAKARTA. Alih-alih akan terus bertahan di PDI-P, Jokowi beserta anak dan menantunya didepak oleh PDIP, atas dasar tersebut menimbulkan banyak spekulasi, kapal mana yang akan Jokowi naiki untuk kembali berlayar.

Menurut Analis Komunikasi Politik dari Kedai Kopi, Hendri Satrio (Hensat). Sebenarnya Jokowi tidak lagi perlu rumah berupa partai politik.

Hensat menilai, Jokowi adalah tokoh bangsa usai pesiun menjadi presiden.

“Jokowi itu sebetulnya tidak perlu bingung, ia kan tokoh bangsa, dan tokoh bangsa sudah tidak perlu rumah (partai politik), rumahnya kan negara ini, Indonesia,” kata Hensat, Senin (09/12/2024).

Hensat mengatakan, kecuali jika Jokowi belum merasa dirinya adalah tokoh bangsa. “Jika masih merasa menjadi politisi maka Jokowi memang butuh rumah politik”.

Menurut Hensat, status Jokowi sebagai anggota kehormatan partai golkar tidak memberikan kekuatan politik dalam internal parpol.

Ia menilai, bergabungnya Jokowi sebagai anggota kehormatan hanya akan berdampak pada elektabilitas partai saja.

“Anggota kehormatan ini kan seperti ngekos atau mengontrak saja, jadi bukan rumahnya di situ. Memang agak deg-degan juga untuk memberikan Jokowi rumah dengan jejak rekam politiknya yang kuat untuk memunculkan keluarga, belah bambu, dan lain-lain,” ucapnya.

Hensat menuturkan, saat ini hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dapat menjadi harapan Jokowi untuk menerimanya sebagai kader partai.

Hensat menegaskan, partai besar seperti golkar dan gerindra tidak akan berani menampung Jokowi sebagai kader partai. Ia menilai, karena rekam jejak Jokowi terkait dinasti politik.

Sumber : Liputan6.com

 

Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.
Lainnya

Indonesia Gabung Board of Peace, Begini Tanggapan Pengamat Ujang Komarudin

29 Januari 2026 - 22:02 WIB

Partai Baru Langsung Tentukan Capres, Pengamat: Politik Indonesia Masuk Era “Early Booking” Pilpres 2029

21 Januari 2026 - 21:16 WIB

Tepis Isu Pilpres Oleh MPR, Ketua Komisi II DPR Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Mengubah Domain UUD 1945

19 Januari 2026 - 22:15 WIB

Siap Melangkah! Gerakan Rakyat Gelar Rakernas Perdana dengan 600 Pengurus Se-Indonesia

13 Januari 2026 - 21:42 WIB

Trending di Politik