BENGKAYANG, JEJAKNARASI.ID – Proses pemeriksaan keuangan sebuah perusahaan daerah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berujung pada penanganan perkara hukum. Seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Bengkayang kini berstatus tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Perkara tersebut menyita perhatian karena melibatkan dua unsur yang semestinya memiliki fungsi berbeda dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Auditor bertugas melakukan pemeriksaan, sementara perusahaan daerah menjadi salah satu entitas yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya.
Penyidik Polda Kalimantan Barat menetapkan dua orang berinisial DN dan HR sebagai tersangka. DN diduga merupakan auditor BPK Perwakilan Kalbar, sedangkan HR berasal dari lingkungan Perumdam Tirta Bengkayang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin, membenarkan penetapan status tersangka tersebut.
“Yang kasus OTT PDAM Bengkayang yang sudah diamankan sebelumnya sudah ditetapkan tersangka. Kami juga sudah berkoordinasi dengan JPU,” ujar Burhanuddin dalam keterangan yang dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Sebelum penetapan tersangka, penyidik melakukan operasi penindakan pada 29 September 2026 sekitar pukul 22.00 WIB.
DN dan HR diamankan di area parkir sebuah kafe di Jalan DI Panjaitan, Pontianak. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan Perumdam Tirta Bengkayang Tahun Anggaran 2025, khususnya periode semester pertama.
Dari lokasi penindakan, polisi mengamankan uang tunai senilai Rp400 juta.
Jumlah tersebut menjadi salah satu barang bukti yang kini menjadi perhatian dalam pengembangan penyidikan.
Selain uang tunai, penyidik turut menyita dua kendaraan, masing-masing Toyota Avanza hitam dan Toyota Rush putih.
Polisi juga mengamankan laptop serta sejumlah telepon genggam yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Barang-barang itu akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengungkap hubungan antara kedua tersangka dan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Kasus ini memunculkan perhatian terhadap integritas proses pemeriksaan keuangan, terutama ketika pihak yang memiliki kewenangan melakukan audit justru terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Penyidikan masih diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting. Di antaranya, bagaimana mekanisme dugaan transaksi tersebut berlangsung, apa kaitan uang Rp400 juta dengan proses pemeriksaan, serta apakah ada pihak lain yang terlibat.
Polda Kalbar menyatakan proses hukum masih berjalan dan telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
Pengungkapan perkara ini diharapkan tidak berhenti pada penetapan dua tersangka. Transparansi penyidikan diperlukan agar duduk perkara menjadi jelas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemeriksa keuangan dan pengelolaan perusahaan daerah.
Kedua tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.























