JAKARTA, JEJAKNARASI.ID – Polres Metro Jakarta Barat memperkuat pemahaman personel mengenai penerapan keadilan restoratif atau Restorative Justice melalui penyuluhan hukum yang menghadirkan Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Wira Pratama Lantai 6 Polres Metro Jakarta Barat tersebut mengangkat tema “Restorative Justice dan Mekanismenya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP”.
Penyuluhan dipimpin Kasikum Polres Metro Jakarta Barat Kompol Arif Syaifudin, S.E., M.H., dengan menghadirkan Plt. Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya Kompol Dr. Jupriono, S.H., M.M., CPM., beserta tim Bidkum Polda Metro Jaya sebagai pemateri.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini diikuti personel dari berbagai satuan kerja Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek jajaran. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi dalam penerapan aturan hukum, khususnya terkait mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
Dalam pemaparannya, Kompol Jupriono menjelaskan berbagai aspek penerapan Restorative Justice, mulai dari pemahaman regulasi terbaru, ketentuan pelaksanaan, aturan turunan, hingga standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Melalui penyuluhan tersebut, personel diharapkan memahami bahwa penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap penyelesaian perkara harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak korban, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan seluruh pihak yang terlibat.
Selain memperkuat pemahaman terhadap regulasi, penyuluhan hukum ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas institusi, mencegah pelanggaran etik, meminimalkan potensi konflik internal, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Kasikum Polres Metro Jakarta Barat Kompol Arif Syaifudin mengatakan, pembinaan dan penyuluhan hukum merupakan bagian penting dalam memastikan setiap personel memahami aturan sekaligus mampu menerapkannya secara tepat di lapangan.
“Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan anggota Polri tidak hanya semakin memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara profesional, proporsional, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arif.
Menurutnya, pemahaman hukum yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun profesionalisme anggota Polri. Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara terukur dan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, pada akhirnya, tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengungkap tindak pidana. Lebih dari itu, kepercayaan publik juga dibangun melalui proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, serta menghormati hak dan nilai-nilai kemanusiaan.























