Raker Bersama Menteri LH, Legislator Soroti Denda dan Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pelanggar Lingkungan

Raker Bersama Menteri LH, Legislator Soroti Denda dan Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pelanggar Lingkungan

- Author

Selasa, 27 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari. (Foto : Fraksi PKB_

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari. (Foto : Fraksi PKB_

JEJAKNARASI .ID. JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti denda dan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan berat.

Ia menyebut, pengenaan denda bernilai triliunan rupiah terhadap 28 perusahaan itu harus dimanfaatkan secara optimal, akuntabel, dan diarahkan langsung untuk pemulihan lingkungan serta masyarakat terdampak. 

 “Pertanyaan teman-teman terkait pencabutan izin 28 perusahaan tadi, Pak. Kalau nggak salah, dendanya mencapai Rp4,657 triliun. Oh, malah Rp4,8 triliun,” ujar Ratna dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Senin (26/1/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, besarnya nilai denda tersebut menimbulkan harapan publik agar dana yang terkumpul tidak sekadar masuk ke kas negara, tetapi benar-benar dikembalikan untuk pemulihan masyarakat dan wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan.

“Nah, ini berarti harapan kami alokasinya bisa langsung ke taraf pemulihan para korban yang ada di sana, Pak,” tegasnya.

 Ratna menilai, kejelasan alokasi dana denda menjadi penting agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses pemulihan lingkungan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

Baca Juga :  Mojtaba Khamenei Resmi Gunakan Seragam Militer dan Umumkan Siap Pimpin Perang Sekala Besar

“Sehingga publik juga bisa melihat bagaimana dana tersebut bisa dialokasikan secara tepat sasaran dan transparan,” lanjut Politisi PKB ini.

 Lebih jauh, Ratna menyatakan bahwa Komisi XII DPR RI pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan transformasi besar di sektor lingkungan hidup.

Namun, ia mengingatkan agar percepatan kebijakan tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik.

 “Kami mendukung transformasi besar di sektor lingkungan hidup. Namun, kami hanya ingin mengingatkan, Pak, bahwa akselerasi dari sektor ini tidak boleh mengesampingkan akuntabilitas, integritas data, dan perlindungan ekologis jangka panjang,” katanya.

 Ia menegaskan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, karena keberlanjutan ekologi merupakan fondasi utama bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 “Sehingga lingkungan hidup ini bukan hanya instrumen dari pertumbuhan ekonomi, tapi lingkungan hidup adalah fondasi utama dari kesejahteraan dan keselamatan masyarakat kita,” pungkas Legislator Dapil Jawa Timur IX ini

Berita Terkait

Permudah Pembayaran Kartu Kredit Lewat Smartphone, YUKK Payment Gateway Luncurkan YUKKTap Digital
Rano Alfath Siap Tutup Mentari Pagi Jika Terbukti Ada Oknum Yayasan Lakukan Pemerasan Ke Warga Binaan
UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat
Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik
Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?
207 Ribu Rumah Tersalurkan, BP Tapera Siapkan Percepatan hingga Penghujung Tahun
Belajar dari Gajah Sulong, Dar Edi Yoga Minta Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Matang
KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Bagian Rp1,26 Miliar dari Skandal Dana Hibah Jatim
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:28 WIB

Permudah Pembayaran Kartu Kredit Lewat Smartphone, YUKK Payment Gateway Luncurkan YUKKTap Digital

Jumat, 20 November 2026 - 11:01 WIB

Rano Alfath Siap Tutup Mentari Pagi Jika Terbukti Ada Oknum Yayasan Lakukan Pemerasan Ke Warga Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik

Rabu, 18 November 2026 - 23:23 WIB

Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?

Berita Terbaru