TANGERANG, JEJAKNARASI.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Tim Posko Perjuangan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) bersama LSM Geram Banten Indonesia dalam memperjuangkan kepastian hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Dukungan tersebut disampaikan Syamsul Bahri saat ditemui di kantor PT Media Gabungnya Wartawan Indonesia, Jalan Veteran No. D12, Sukasari, Kota Tangerang, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan itu menyusul langkah Tim Posko Perjuangan SK PB yang telah mengadukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kepada Komisi XIII DPR RI pada 17 November 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penundaan penerbitan SK Pembebasan Bersyarat terhadap sejumlah WBP yang disebut telah memenuhi persyaratan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Syamsul Bahri menilai, langkah advokasi yang dilakukan Tim Posko merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus memperjuangkan hak-hak warga binaan dan keluarganya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia dan kepastian pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
“Tim Posko ini berjuang dengan cara yang benar. Mereka datang dengan data, surat kuasa, dokumen resmi, serta menempuh jalur hukum dan advokasi ke DPR. Inilah perjuangan yang harus didukung, bukan dicurigai,” tegas Syamsul Bahri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim Posko Perjuangan SK PB telah menerima aspirasi dari lebih dari 50 keluarga WBP yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pengaduannya kepada Komisi XIII DPR RI, tim tersebut turut menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya bukti penyampaian surat kepada Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, serta 11 Surat Kuasa Khusus dari keluarga warga binaan.
Tim Posko menyebut sejumlah WBP yang mereka dampingi telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, bahkan telah mengikuti serta dinyatakan lolos dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Namun, hingga pengaduan disampaikan, SK Pembebasan Bersyarat mereka disebut belum diterbitkan.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi warga binaan maupun keluarga yang menantikan kejelasan proses pembebasan bersyarat.
Syamsul Bahri menegaskan, sebagai organisasi profesi wartawan, GWI memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
Ia meminta seluruh jajaran GWI di berbagai daerah turut memberikan perhatian melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers harus hadir untuk menyuarakan mereka yang tidak memiliki akses. Ketika WBP sudah memenuhi persyaratan, tetapi SK-nya belum diterbitkan tanpa penjelasan yang memadai, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.
Ia juga mengajak keluarga WBP agar tidak ragu menyampaikan aspirasi melalui saluran advokasi yang tersedia, sehingga persoalan tersebut dapat memperoleh perhatian dari pihak-pihak yang berwenang.
“GWI mendukung penuh Tim Posko Perjuangan SK PB. Kami akan ikut mengawal melalui pemberitaan agar negara hadir, Ditjenpas memberikan penjelasan, dan DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan biarkan keluarga WBP terus menunggu dalam ketidakpastian,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Posko Perjuangan SK PB bersama LSM Geram Banten Indonesia telah meminta Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan tersebut.
Mereka berharap rapat tersebut dapat menghadirkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Pembinaan Narapidana, serta Ombudsman RI guna meminta penjelasan terkait dugaan maladministrasi dan penundaan penerbitan SK Pembebasan Bersyarat.
Melalui forum tersebut, Tim Posko berharap DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong adanya evaluasi terhadap proses pelayanan penerbitan SK PB.
Hingga berita ini disusun, diperlukan penjelasan dari Ditjenpas mengenai alasan belum diterbitkannya SK Pembebasan Bersyarat bagi WBP yang dipersoalkan, termasuk mekanisme dan tahapan penyelesaian yang harus ditempuh.
Upaya konfirmasi kepada pihak Ditjenpas juga penting dilakukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan seluruh pihak memperoleh ruang untuk menyampaikan penjelasan.






















