Menu

Mode Gelap

Politik

Gatot Nurmantyo: Prabowo Memikul Beban Berat Akibat Legacy Rezim Jokowi

badge-check


					Presidium KAMI, Jendral Purn Gatot Nurmantyo (Foto: Tangkapan Layar youtube Refly Harun Official) Perbesar

Presidium KAMI, Jendral Purn Gatot Nurmantyo (Foto: Tangkapan Layar youtube Refly Harun Official)

JEJAKNARASI.ID, JAKARTA – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menyebut mantan Presiden Jokowi menjadi biang kerusakan bangsa.

Kerusakan terakumulasi dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 kemarin.

“Nah, sebenarnya ini semua adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat yang sulit kemudian dipamerkan dengan elite politik yang hidup mewah. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada pak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa,” ucap Gatot dikutip dari YouTube Refly Harun, Minggu (07/9/2025).

Gatot menambahkan, pemerintahan Prabowo Subianto saat ini seperti memikul beban berat akibat legacy dari rezim sebelumnya.

“Memang saya mau menyampaikan bahwa yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat, dirusak sedemikian rupa. Dia belum genap 1 tahun tapi sudah didemo dan sebagainya,” jelas dia.

Maka dari itu, Gatot menyatakan agar Jokowi segera diadili demi tegaknya kepastian hukum.

“Ini bukan salah perorangan, tapi situasi yang seperti ini. Dan adili Jokowi itu adalah kita berbicara yang positif agar publik tahu kalau tidak salah, ya bersihkan namanya. Kalau salah ya sesuai dengan hukum. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, bukan! Justru kita memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Selain itu ia juga meminta Presiden Prabowo untuk membersihkan kabinetnya dari unsur-unsur yang membuat kekacauan. Pernyataan Gatot pun tegas pembuat kekacauan itu mengarah kepada kelompok Jokowi yang ada di kabinet.

 

 

 

Sumber: RMOL.id

 

Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.
Lainnya

RK-Atalia Sepakat Cerai, Tegaskan Tak Ada Pihak Ketiga

20 Desember 2025 - 21:20 WIB

Legislator TB Hasanuddin Sebut Bandara Ilegal PT IMIP Melanggar Kedaulatan Negara

28 November 2025 - 20:21 WIB

Soal Bandara Ilegal PT IMIP, Herman Khaeron : Penindakan Hukum Tidak Boleh Ditawar

28 November 2025 - 20:15 WIB

FISIPOL UGM Rilis Buku Tentang Teori dan Praktik Sistem Politik Indonesia

11 November 2025 - 14:28 WIB

Trending di Politik