JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Presiden AS Donald Trump akhirnya menurunkan pajak impor perdagangan Indonesia menjadi 19 persen. Setelah sebelumnya pemerintahan Paman Sam itu menetapkan kebijakan pajak impor perdagangan Indonesia sebesar 32 persen.
Hal ini menjadi capaian penting dari upaya negosiasi intensif yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor. Besaran tarif tersebut juga menjadi yang terendah dari sejumlah negara lainnya seperti Bangladesh (35%), Thailand (36%), Sri Lanka (30%), Malaysia (25%), Brunei (25%), Vietnam (20%), hingga Filipina (20%).
Keberhasilan penurunan tarif yang merupakan hasil kesepakatan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca surat resmi Presiden Trump pada 7 Juli 2025.
Respons cepat Pemerintah Indonesia melalui negosiasi lanjutan pada 9 Juli 2025 di Washington D.C. langsung difinalisasi oleh kedua kepala negara sebagai bentuk komitmen bersama untuk menuntaskan pembahasan secara konstruktif.
“Saya bicara dengan Presiden Donald Trump ya Alhamdulillah juga penuh dengan alot. Akhirnya ada persepakatan. Kita juga ada, istilahnya, kita memahami kepentingan-kepentingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang tarifnya dari 32 persen diturunkan jadi 19 persen,” jelas Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers setiba di Indonesia, Rabu (16/07/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap proses negosiasi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut bahwa Presiden Donald Trump sebagai sosok negosiator yang tangguh, namun menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan hingga tercapainya kesepahaman yang seimbang bagi kedua belah pihak.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan yang cermat dan menyeluruh, serta mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai prioritas utama dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional.
“Semua sudah kita hitung. Semua kita berunding. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sendiri secara intensif telah melakukan proses negosiasi tersebut sejak April 2025 lalu melalui kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan tim negosiasi ke AS untuk bertemu sejumlah perwakilan Pemerintah AS. Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan penguatan kemitraan ekonomi strategis antara Indonesia dan AS melalui sejumlah dialog dan kerja sama konkret di berbagai sektor.
Pemerintah juga secara konsisten terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas hubungan dagang dengan seluruh negara melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif dan berkelanjutan. Upaya secara aktif dan adaptif untuk menjalin kemitraan global tersebut menjadi pilar utama dalam memperkuat posisi Indonesia pada rantai nilai global serta menjaga terbukanya akses pasar. **
