JEJAKNARASI.ID, JAKARTA – Ketidaktegasan Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli, yang mengatakan akan menindak tegas perusahaan-perusahaan perusak hutan, kini menjadi sorotan publik.
Raja Juli berdalih, tanpa persetujuan Presiden Prabowo, dia tidak bisa mengumumkan ke publik nama-nama perusahaan tersebut.
Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menilai langkah Raja Juli yang enggan mengungkap identitas 12 perusahaan yang diduga merusak hutan di Sumatera sebagai tindakan yang menimbulkan kecurigaan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pernyataan Raja Juli menunjukan kemungkinan adanya relasi perusahaan perusahaan dengan elit kekuasaan.
“Ketika Raja Juli menolak membuka indentitas 12 perusahaan itu. Ini sengaja disembunyikan karena orang-orang ini mungkin dekat dengan kekuasaan” ujar Bambang, dikutip dari youtube Bambang Widjojanto, Sabtu (26/12/2025).
Dia menambahkan, pernyataan Menhut yang harus meminta izin terlebih dahulu ke Presiden justru menimbulkan kecurigaan publik. Apakah ada lahan Prabowo yang terlibat dalam kasus ini?
Lebih lanjut, Bambang turut menyoroti sikap Menhut yang dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi. Terutama terkait becana ekologis yang menimpa wilayah Sumatera, dan Aceh yang telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.
“Kita sudah di era keterbukaan, lebih dari 1.000, tapi dia masih main-main soal transparansi. Itu apa gak pakai otak?,” sambungnya.
Sebelumnya, Menhut, Raja Juli, menegaskan bahwa Kemenhut telah mendeteksi ada 12 perusahaan di Sumatera Utara yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.
Raja Juli berjanji akan menindak tegas perusahan-perusahaan tersebut sesuai hukum yang berlaku. Namun menurutnya, nama-nama perusahaan belum bisa diumumkan karena harus mendapat izin Presiden.
