JEJAKNARASI.ID. TANGERANG – Realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) belum menyentuh akar rumput. Penerimanya masih berkutat di seputaran elit kekuasaan, hanya mereka yang berjejaring saja.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Tangerang fraksi PDI Perjuangan, Dicky Setiawan, saat menyampaikan materi Realisasi CSR Perusahaan dalam acara Lokakarya Daerah bertajuk ‘Quo Vadis CSR Kabupaten Tangerang’.
Acara yang berlangsung satu hari ini dilaksanakan oleh Bina Mulia Institute di Upnormal Coffee, Citra Raya, dan diikuti puluhan organisasi masyarakat sipil, Jumat (14/11/2025).
Dicky menilai, selama ini warga yang masuk ring satu area perusahaan belum banyak mengetahui ada program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan. Padahal aturannya jelas. Bahkan sampai Perda dan Perbup.
“Ini benar-benar ironi. Kabupaten Tangerang dikenal dengan julukan daerah 1001 industri, tapi peran perusahaan terhadap lingkungan masih jauh panggang dari api. Seperti langit dan bumi,” ujar Dicky.
Barangkali kesalahan tidak sepenuhnya ada pada perusahaan. Namun, banyak pihak, termasuk peran serta masyarakat sipil yang belum mengerti hak dan kewajiban perusahaan. Terlebih terkait CSR. Publik harus tercerahkan, agar melek soal yang satu ini.
Dicky juga memperhatikan, Forum CSR atau Forum TJSL yang dibentuk bupati Tangerang belum optimal dalam bekerja. Kita tidak melihat terobosan mereka tentang realisasi CSR perusahaan. Masih seperti jalan di tempat, belum inovatif.
“Kemarin salah satu perusahaan besar menggelontorkan 6 miliar, alih-alih untuk mereka yang paling terdampak, malah diberikan kepada 60 koperasi merah putih. Padahal masyarakat yang masuk kategori ring satu, terbahyak di wilayah Pantura,” ucapnya.
Sementara, Subandi Musbah memberi saran kepada masyarakat untuk menginisiasi perhimpunan kemitraan CSR di level lokal. Setiap desa atau kecamatan memeiliki karakteristik tersendiri. Dan itu harus tumbuh dari bawah. Tidak mengandalkan atas.
“Perusahaan sepertinya tidak enggan memberi CSR, hanya saja, aktor lokal di masing-masing desa perlu kemampuan menyampaikan proposal berbasis nomenklatur, bukan melulu permohonan bantuan dana,” kata Subandi saat merespons pertanyaan peserta.
Pria yang pernah belajar khusus materi tanggung jawab perusahanan terhadap lingkungan di School of CSR milik La Tofi ini berharap organisasi sipil mulai melek isu CSR. Dengan cara pendampingan di level paling ujung, yaitu desa. Dengan membentuk semacam forum kemitraan.
“Mari sudahi mengutuk kegelapan, saatnya menyalakan lilin. Diaspora ke desa atau kecamatan. Dampingi masyarakat mendapat haknya. Jangan sampai CSR berkutat di lingkaran kecil saja,” ujar direktur Visi Nusantara.
Di tempat yang sama, direktur Bina Mulia Institute, Abdul Rosyid mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber dan organisasi lintas sektor. Ini awal yang baik untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama.
“CSR tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang. Ia harus menjangkau seluruh warga Tangerang. Terlebih yang paling terdampak,” pungkasnya.
