JEJAKNARASI.ID, JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jabodetabek, yang terdiri dari GMNI Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Tangerang, Dan Kota Tangerang Selatan menggelar aksi massa di depan Gedung DPR RI sebagai respon atas krisis politik, hukum, dan ekonomi yang semakin akut di bawah rezim hari ini, Senin (01/9/2025).
Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak era Jokowi yang kini diteruskan oleh pemerintahan Prabowo–Gibran telah menjadi penyebab utama konflik agraria yang masif.
Alih fungsi lahan, perampasan tanah, dan proyek infrastruktur yang dipaksakan atas nama pembangunan menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini diperburuk oleh program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih yang tidak menyelesaikan persoalan rakyat, melainkan menambah beban ekonomi di tengah melonjaknya harga pangan.
Di sisi lain, Omnibus Law hanya melahirkan carut-marut investasi: liberalisasi tenaga kerja, eksploitasi sumber daya, dan ketidakpastian hukum bagi rakyat.
Demokrasi yang ada hari ini hanyalah demokrasi liberalistik yang melahirkan KKN dan mengokohkan oligarki. Partai-partai politik gagal melakukan kaderisasi, hanya menghasilkan koruptor-koruptor baru.
DPR tidak menjalankan fungsinya. Majelis Kehormatan Dewan hanya menjadi formalitas dan alat partai politik, sementara mekanisme PAW dikendalikan oleh ketua umum partai. Lembaga legislative; DPR, DPD, hingga MPR mandul dan tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Sementara itu, represifitas aparat dan kriminalisasi terhadap pejuang demokrasi dan agraria semakin memperlihatkan watak asli rezim.
Wacana pembangunan Kodam di berbagai wilayah yang ditopang oleh RUU TNI memperlihatkan watak fasis-militeristik yang berbahaya bagi demokrasi rakyat. Potensi darurat militer kian nyata, di tengah “efisiensi palsu” yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran—kebijakan yang diklaim demi penghematan, namun kontradiktif dalam praktik dan justru menghimpit kehidupan rakyat. Situasi ini mengarah pada krisis konstitusional yang serius, bahkan membuka jalan pada wacana perubahan dan amandemen UUD 1945.
Karena itu, perjuangan rakyat harus ditempatkan sebagai kekuatan utama.
TUNTUTAN AKSI GMNI JABODETABEK:
1. Evaluasi dan Pecat seluruh Anggota DPR RI yang tidak Pro dan Mendiskreditkan rakyat;
2. Sahkan UU Perampasan Aset dan bersihkan Kabinet, Parlemen, dan Peradilan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Evaluasi dan Pecat seluruh Menteri dan Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN dan Ketua Umum Partai Politik;
4. Cabut segala tunjangan Fantastis Menteri, Wakil Menteri, Direksi, Komisaris BUMN;
5. Pecat KAPOLRI dan Laksanakan Reformasi Kepolisian secara Menyeluruh;
6. Revisi UU TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim;
7. Tolak Kenaikan Pajak terhadap Rakyat miskin dan Tolak Efesiensi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan Amanat Konstitusi UUD 1945 NRI;
8. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan turunkan harga Pangan;
9. Bangun Industri Nasional dengan Jalan Landreform Sejati;
10. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran.
Dengan mengangkat tema “Menata Ulang Arah Bangsa, Marhaen Bergerak, Rakyat Melawan Kekacauan,” GMNI Jabodetabek menegaskan bahwa aksi di depan Gedung DPR RI pada Senin, 1 September 2025. Adalah bagian dari perjuangan rakyat marhaen untuk menata ulang arah bangsa dan melawan kekacauan yang diciptakan rezim hari ini.
Apabila, tuntutan kami tidak terpenuhi makanya sudah saat kami GMNI Se-Jabodatabek melakukan gerakan “POTONG SATU GENERASI”. **
Kontributor : Ahmad Fakhir
