Efek Buka Kran Ekspor Pasir Laut, Jokowi Bisa Dijerat Hukuman Maksimal Sumur Hidup

Efek Buka Kran Ekspor Pasir Laut, Jokowi Bisa Dijerat Hukuman Maksimal Sumur Hidup

- Author

Selasa, 17 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Joko ‘Mulyono’ Widodo atau Jokowi bisa di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kebijakannya membuka kran ekspor pasir laut,  berbau korupsi yang sangat menyengat menurut sebagian pengamat.

“Kebijakan ekspor pasir laut semestinya mendapat perlawanan keras dari masyarakat dengan cara melaporkan Jokowi ke KPK atas dugaan melakukan pelanggaran Pasal 3 Undang Undang Tipikor,” ucap Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan di Jakarta (17/09/20204).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang dimaksudkan ia berbunyi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Baca Juga :  Pekan Depan Prabowo Ke Luar Negeri, Gibran Pegang Komando Dalam Negeri Sementara waktu

Anthony menyebut alasan pengerukan pasir untuk membersihkan sedimentasi di laut hanya akal-akalan Jokowi dan para antek oligarkinya demi meraup untung tanpa peduli kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup laut.

“Kalau alasannya untuk pembersihan sedimentasi laut, Jokowi seharusnya menugaskan BUMN atau pemerintah daerah yang berwenang di sepanjang jalur pembersihan sedimentasi laut. Bukan menugaskan sekaligus mengekspor pasir laut kepada pihak swasta yang berpotensi mendatangkan keuntungan besar,” ucap Anthony.

“Alasan pembersihan sedimentasi laut yang diserahkan kepada swasta secara telanjang mata merupakan alasan mengada-ada, dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain, dan merugikan keuangan negara,” sambung Anthony.

Berita Terkait

Tebar Kepedulian dan Kebahagiaan, BRI Berbagi Bersama Anak Yatim di Yogyakarta
UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat
Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik
Ritme Bollywood, Semangat Membara! Grand Qin BollyFIT 2026 Sukses Hadirkan 500 Peserta
Bank Raya Ajak Nasabah Hitung Jejak Karbon Lewat Raya Jejak Hijau
Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?
Polda Kalbar OTT Auditor BPK dan Pejabat Perumdam TB, Dua Orang Ditetapkan Tersangka
Quality Assurance Customer Service: Mengapa Setiap Percakapan Perlu Terdokumentasi?
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:39 WIB

Tebar Kepedulian dan Kebahagiaan, BRI Berbagi Bersama Anak Yatim di Yogyakarta

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik

Kamis, 19 November 2026 - 08:10 WIB

Ritme Bollywood, Semangat Membara! Grand Qin BollyFIT 2026 Sukses Hadirkan 500 Peserta

Kamis, 19 November 2026 - 08:09 WIB

Bank Raya Ajak Nasabah Hitung Jejak Karbon Lewat Raya Jejak Hijau

Berita Terbaru