Ketua Umum GWI Syamsul Bahri Dukung Perjuangan SK Pembebasan Bersyarat, Desak Ditjenpas Beri Kepastian

Ketua Umum GWI Syamsul Bahri Dukung Perjuangan SK Pembebasan Bersyarat, Desak Ditjenpas Beri Kepastian

- Author

Sabtu, 21 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG, JEJAKNARASI.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Tim Posko Perjuangan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) bersama LSM Geram Banten Indonesia dalam memperjuangkan kepastian hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dukungan tersebut disampaikan Syamsul Bahri saat ditemui di kantor PT Media Gabungnya Wartawan Indonesia, Jalan Veteran No. D12, Sukasari, Kota Tangerang, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan itu menyusul langkah Tim Posko Perjuangan SK PB yang telah mengadukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kepada Komisi XIII DPR RI pada 17 November 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penundaan penerbitan SK Pembebasan Bersyarat terhadap sejumlah WBP yang disebut telah memenuhi persyaratan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Syamsul Bahri menilai, langkah advokasi yang dilakukan Tim Posko merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus memperjuangkan hak-hak warga binaan dan keluarganya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia dan kepastian pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.

“Tim Posko ini berjuang dengan cara yang benar. Mereka datang dengan data, surat kuasa, dokumen resmi, serta menempuh jalur hukum dan advokasi ke DPR. Inilah perjuangan yang harus didukung, bukan dicurigai,” tegas Syamsul Bahri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim Posko Perjuangan SK PB telah menerima aspirasi dari lebih dari 50 keluarga WBP yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pengaduannya kepada Komisi XIII DPR RI, tim tersebut turut menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya bukti penyampaian surat kepada Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, serta 11 Surat Kuasa Khusus dari keluarga warga binaan.

Tim Posko menyebut sejumlah WBP yang mereka dampingi telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, bahkan telah mengikuti serta dinyatakan lolos dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Namun, hingga pengaduan disampaikan, SK Pembebasan Bersyarat mereka disebut belum diterbitkan.

Baca Juga :  Wali Kota Tangerang Instruksikan Operasional RSUD Panunggangan Barat Dipercepat

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi warga binaan maupun keluarga yang menantikan kejelasan proses pembebasan bersyarat.

Syamsul Bahri menegaskan, sebagai organisasi profesi wartawan, GWI memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Ia meminta seluruh jajaran GWI di berbagai daerah turut memberikan perhatian melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pers harus hadir untuk menyuarakan mereka yang tidak memiliki akses. Ketika WBP sudah memenuhi persyaratan, tetapi SK-nya belum diterbitkan tanpa penjelasan yang memadai, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Ia juga mengajak keluarga WBP agar tidak ragu menyampaikan aspirasi melalui saluran advokasi yang tersedia, sehingga persoalan tersebut dapat memperoleh perhatian dari pihak-pihak yang berwenang.

“GWI mendukung penuh Tim Posko Perjuangan SK PB. Kami akan ikut mengawal melalui pemberitaan agar negara hadir, Ditjenpas memberikan penjelasan, dan DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan biarkan keluarga WBP terus menunggu dalam ketidakpastian,” pungkasnya.

Sementara itu, Tim Posko Perjuangan SK PB bersama LSM Geram Banten Indonesia telah meminta Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan tersebut.

Mereka berharap rapat tersebut dapat menghadirkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Pembinaan Narapidana, serta Ombudsman RI guna meminta penjelasan terkait dugaan maladministrasi dan penundaan penerbitan SK Pembebasan Bersyarat.

Melalui forum tersebut, Tim Posko berharap DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong adanya evaluasi terhadap proses pelayanan penerbitan SK PB.

Hingga berita ini disusun, diperlukan penjelasan dari Ditjenpas mengenai alasan belum diterbitkannya SK Pembebasan Bersyarat bagi WBP yang dipersoalkan, termasuk mekanisme dan tahapan penyelesaian yang harus ditempuh.

Upaya konfirmasi kepada pihak Ditjenpas juga penting dilakukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan seluruh pihak memperoleh ruang untuk menyampaikan penjelasan.

Berita Terkait

Tangerang City Innovation Awards 2026, Pemkot Apresiasi Inovasi untuk Pembangunan Daerah
Seminar Pembangunan Jadi Pembuka Tangerang City Innovation Award 2026
Viral Dugaan Pemerasan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi, Uang Hingga Rp20 Juta Jadi Mahar Untuk Bebas
Kerispatih hingga Gambang Kromong Siap Meriahkan Benteng Culture Fest 2026 di Tangerang
Urus Pajak Tak Harus ke Kantor, Bapenda Kota Tangerang Hadirkan Layanan yang Mudah dan Transparan
Lepas 130 Peserta Bela Negara, Maryono Tekankan Pentingnya Menjaga Persatuan di Kota Tangerang
972 Rumah Warga Kota Tangerang Direhabilitasi, Program Bedah Rumah Capai 97,2 Persen
Kota Tangerang Gandeng Aslinmas, Incinerator Banjar Wijaya Siap Olah 6 Ton Sampah per Hari
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:29 WIB

Ketua Umum GWI Syamsul Bahri Dukung Perjuangan SK Pembebasan Bersyarat, Desak Ditjenpas Beri Kepastian

Kamis, 19 November 2026 - 16:07 WIB

Tangerang City Innovation Awards 2026, Pemkot Apresiasi Inovasi untuk Pembangunan Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 14:16 WIB

Seminar Pembangunan Jadi Pembuka Tangerang City Innovation Award 2026

Kamis, 19 November 2026 - 11:29 WIB

Viral Dugaan Pemerasan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi, Uang Hingga Rp20 Juta Jadi Mahar Untuk Bebas

Rabu, 18 November 2026 - 17:09 WIB

Kerispatih hingga Gambang Kromong Siap Meriahkan Benteng Culture Fest 2026 di Tangerang

Berita Terbaru