JAKARTA – Pengamat Ekonomi dan juga merupakan Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengakui bahwa utang-utang pembangunan infrastruktur warisan Presiden Jokowi akan mulai terasa di awal kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dradjad Wibowo menyoroti sejumlah utang pembangunan yang diwarisi Jokowi pada 2015 dan akan jatuh tempo dalam kurun waktu 10 tahun.
“Dibuatnya tahun 2015, nanti kerasa. Ketika di dalam pemerintahan Pak Jokowi itu kan kita ada menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi negara alih-alih mencari dana dari, maaf, dari sumber penerimaan, nyarinya dari utang kan,” kata Dradjad di Jakarta, Kamis (19/09/2024).
Jatuh temponya sejumlah utang negara ini berpotensi memperbanyak pungutan yang ditarik oleh negara dari rakyatnya.
Menambah pungutan dari masyarakat ini dianggap sebagai cara instan untuk mendapatkan uang besar dalam waktu singkat guna untuk melunasi utang-utang tersebut.
“Nanti 2025 kita bayar ya, yang jatuh temponya 10 tahun. Makanya itu di tahun 2025, ketika kita saatnya bayar utang, ya negara harus narikin (pungutan), Narikinnya dari mana? Ya dari PPN (pajak pertambahan nilai), kan mau dinaikkan 12 persen, BPJS, kemudian dana pensiun dikumpulkan, segala macam,” tegas Dradjad.
“Yang ujungnya kita semua memang harus ikut menanggung”, ucap Dradjad.
