Empat ASN BNN Gugat Kepala BNN, Sebut Surat Tugas Disalahgunakan untuk Pemindahan Jabatan

Empat ASN BNN Gugat Kepala BNN, Sebut Surat Tugas Disalahgunakan untuk Pemindahan Jabatan

- Author

Selasa, 11 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dari Kiri Ke Kanan : Rando Vittoro Hasibuan, S.H., M.H, ⁠Hazmin Andalusi Sutan Muda, S.H., M.H., ⁠Eben Ezer Kaban, S.H., ⁠Bintang Elvina Hutajulu, S.H., M.H. (Foto: Istimewa)

Dari Kiri Ke Kanan : Rando Vittoro Hasibuan, S.H., M.H, ⁠Hazmin Andalusi Sutan Muda, S.H., M.H., ⁠Eben Ezer Kaban, S.H., ⁠Bintang Elvina Hutajulu, S.H., M.H. (Foto: Istimewa)

JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), menggugat Kepala BNN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mereka menilai surat perintah tugas (Sprint) yang dikeluarkan pimpinan lembaga tersebut tidak sesuai dengan mekanisme hukum kepegawaian.

Gugatan tersebut teregister dengan Nomor Perkara 372/G/2025/PTUN.JKT, dan sidang perdananya digelar pada Senin (10/11) dengan agenda pemeriksaan persiapan di bawah majelis hakim yang diketuai Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kuasa hukum para penggugat, Rando Vittoro Hasibuan, S.H., M.H., menjelaskan, perkara ini bermula dari Sprint tertanggal 2 September 2025, yang berisi penugasan lebih dari sepuluh ASN ke berbagai wilayah.

Namun, empat kliennya menilai isi surat itu melampaui kewenangan karena secara substansi justru mengandung perintah pemindahan jabatan tanpa dasar hukum mutasi yang sah.

“Surat perintah tugas tidak bisa digunakan untuk memindahkan jabatan atau lokasi kerja secara permanen. Dalam kasus ini, klien kami digeser dari BNN Pusat ke daerah tanpa SK mutasi, tanpa pelantikan, dan tanpa serah terima jabatan,” ujar Rando kepada wartawan di PTUN Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Empat ASN tersebut adalah Irwan Affandi, Mahfud Syahrudin Latif, Alfi Paradise, dan Agung Suseno seluruhnya sebelumnya menjabat posisi strategis di BNN Pusat.

Berdasarkan Sprint yang dipermasalahkan, mereka dipindahkan ke sejumlah daerah, antara lain Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bengkulu.

Menurut Rando, kebijakan tersebut menimbulkan kekacauan administratif. Jabatan lama para ASN di pusat sudah diisi pejabat baru, sementara dasar hukum untuk jabatan di daerah belum ada.

“Secara hukum, jabatan lama belum dilepaskan, jabatan baru pun tidak sah. Ini menciptakan kekosongan tanggung jawab struktural,” ujarnya menegaskan.

Baca Juga :  Update Terbaru Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Kampus Ternama di Banten

Rando menambahkan, keempat kliennya merupakan pegawai berprestasi yang baru saja menerima penghargaan atas keberhasilan mengungkap kasus narkotika seberat dua ton.

Namun, tak lama setelah penghargaan itu, mereka justru menerima surat perintah tugas yang memindahkan mereka dari posisi strategis.

“Kami menilai kebijakan ini tidak proporsional dan cenderung sewenang-wenang. Apalagi belum genap dua tahun mereka menjabat. Sesuai aturan, pejabat struktural hanya dapat dimutasi setelah dua tahun masa jabatan,” ucap Rando.

Sebelum melayangkan gugatan ke PTUN, para penggugat telah lebih dulu mengajukan keberatan administratif kepada BNN pada awal September. Namun hingga gugatan diajukan pada 3 November 2025, tak ada tanggapan resmi dari lembaga tersebut.

“Karena tidak ada jawaban, kami gunakan hak hukum untuk menggugat sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Rando.

Ia menilai tindakan Kepala BNN telah menyalahi prosedur dan berpotensi merugikan ASN secara administratif maupun psikologis.

Dalam petitum gugatannya, para ASN meminta PTUN Jakarta membatalkan surat perintah tugas tertanggal 2 September 2025 dan memerintahkan agar mereka dikembalikan ke jabatan semula di BNN Pusat.

“Ini bukan semata soal jabatan, tapi soal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. ASN berhak mendapat perlindungan dari kebijakan yang tidak sesuai aturan,” pungkas Rando.

Hingga berita ini diterbitkan, BNN RI belum memberikan tanggapan resmi. Namun, sumber internal menyebut, gugatan tersebut tengah menjadi perhatian serius di lingkungan lembaga anti narkotika itu, mengingat keempat penggugat merupakan pejabat yang dikenal berprestasi di bidang intelijen dan pemberantasan narkotika. **

Berita Terkait

Diduga Aniaya Tetangga Pakai Pisau Lipat, Pria 42 Tahun Diamankan Polresta Yogyakarta
Polres Jakbar Bongkar Pabrik Narkoba Vape Etomidate, WNA China Jadi Buronan
Motor Kawasaki ZX-250 RR Hilang di Malang Ditemukan di Jakarta, Tim Tiger Polsek Tambora Amankan Terduga Pelaku
Ngaku Anggota Katar dan Palak Pedagang Cimol Rp 50rb, 3 Bang Jago Di Jombang Diamankan Polsek Ciputat Timur
Terungkap! Modus Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Rp400 Juta
Modus Kenalan via Instagram, Mahasiswa di Tangerang Kehilangan Motor Usai Diberi Rp50 Ribu
Polisi Ungkap Dugaan Peredaran Uang Palsu Rp20 Juta di Cengkareng, Satu Pria Jadi DPO
Berkedok Pangkalan Ojek, Pria di Mangga Besar Diduga Edarkan Puluhan Paket Sabu
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:18 WIB

Diduga Aniaya Tetangga Pakai Pisau Lipat, Pria 42 Tahun Diamankan Polresta Yogyakarta

Selasa, 17 November 2026 - 16:02 WIB

Polres Jakbar Bongkar Pabrik Narkoba Vape Etomidate, WNA China Jadi Buronan

Selasa, 17 November 2026 - 07:14 WIB

Motor Kawasaki ZX-250 RR Hilang di Malang Ditemukan di Jakarta, Tim Tiger Polsek Tambora Amankan Terduga Pelaku

Sabtu, 14 November 2026 - 19:03 WIB

Ngaku Anggota Katar dan Palak Pedagang Cimol Rp 50rb, 3 Bang Jago Di Jombang Diamankan Polsek Ciputat Timur

Jumat, 13 November 2026 - 20:21 WIB

Terungkap! Modus Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Rp400 Juta

Berita Terbaru

Kab Tangerang

Belanja Obat Rp30,8 Miliar di Setda, Dinkes Tangerang Angkat Tangan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:57 WIB