JEJAKNARASI.ID, AMBON – Polemik terkait desakan agar Gubernur Maluku menerima 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ke lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tanpa rekomendasi bupati, menuai sorotan tajam. Tokoh Maluku Hamid Rahayaan menilai, langkah tersebut bukan hanya pemaksaan kehendak, tetapi juga berpotensi melanggar aturan kepegawaian.
“Gubernur dipilih rakyat untuk mengurus kepentingan seluruh masyarakat di 11 kabupaten/kota, bukan untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Apalagi jika desakan itu mengabaikan undang-undang kepegawaian,” tegas Rahayaan, Jumat (29/8/2025).
Ia menilai, pihak-pihak yang menekan Gubernur dengan membawa nama Wakil Gubernur Abdul Fanat, justru menyesatkan publik.
“Wakil gubernur itu tugasnya membantu gubernur, bukan memaksakan kepentingan kelompoknya. Kalau ada yang tidak puas dengan kewenangan wakil gubernur sesuai amanat undang-undang, silakan minta beliau mundur, jangan bikin konten yang meresahkan masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut, Rahayaan mengingatkan masyarakat SBT agar tidak menuntut berlebihan. “Khususnya masyarakat SBT harusnya sadar, posisi Wakil Gubernur saja sudah menjadi representasi dari daerah itu. Malu dong, dengan masyarakat Maluku lainnya yang juga bekerja keras memenangkan pasangan HL-AF tanpa menuntut berlebihan,” katanya.
Ia bahkan menyinggung fakta Pilkada lalu, di mana Abdul Fanat kalah di basisnya sendiri, SBT.
“Kemenangan HL-AF lebih banyak karena faktor Pak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI. Publik melihat HL sebagai kader murni Gerindra yang membawa harapan perubahan untuk Maluku,” jelasnya.
Hamid juga mengingatkan bahwa pemerintahan HL-AF baru berjalan enam bulan, sehingga wajar jika belum terlihat hasil signifikan.
“Beban utang peninggalan pemerintahan sebelumnya sangat besar. Itu jadi tantangan tersendiri. Tapi saya percaya, Maluku bisa keluar dari problem kemiskinan asalkan pemerintah dan rakyat bergandengan tangan mencari solusi bersama,” ucapnya penuh optimisme. “Demi rakyat dan Maluku pung baee,” pungkas Hamid Rahayaan. (hud)
