JEJAKNARASI.ID. -JAKARTA – Kementerian Sosial mengirim bantuan logistik serta personel untuk membantu para korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Diketahui hujan lebat pada 21–22 November 2025 menyebabkan tanah longsor di Pegunungan Aek Sipilit, serta banjir akibat luapan Sungai Buluan yang melanda sejumlah kecamatan.
“Kemensos akan memastikan warga bisa dievakuasi dengan aman, mendapatkan bantuan, dan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Yang paling penting adalah memastikan semua keluarga selamat dan terlindungi,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
Berdasarkan data terkini, sebanyak 1.902 KK terdampak bencana, dengan 4 korban meninggal dunia. Yaitu Dewi Hutabarat, Tio Arta Rouli Lumbantobing, Vania Aurora Lumbantobing, dan Ilona Lumbantobing. Seluruh korban meninggal berasal dari Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis. Sementara korban luka dan kerusakan material saat ini masih dalam proses asesmen lanjutan di lapangan.
Sebaran warga terdampak bencana terdapat di Kecamatan Kolang 1.261 KK, Kecamatan Sarudik 338 KK, Kecamatan Pandan 150 KK, Kecamatan Lumut 78 KK, Kecamatan Barus 65 KK, Kecamatan Tukka 10 KK, dan Kecamatan Sitahuis 10 KK.
Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan tanggap darurat berupa 400 paket Family Kit, 400 paket Kidsware, 248 lembar selimut, 164 kasur, dan 400 tenda gulung senilai total Rp561.517.600.
Seluruh bantuan dikirim dari Gudang Sentra Bahagia Medan ke Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari yang sama dan langsung digunakan untuk penanganan bencana.
Hingga saat ini, banjir masih menggenangi sejumlah permukiman warga dengan ketinggian antara 25 hingga 100 cm. Hujan dengan intensitas tinggi juga terkadang masih berlangsung di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga upaya evakuasi dan penyaluran bantuan terus dilakukan.
Upaya penanganan bencana melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Tapanuli Tengah, BPBD, TNI/Polri, serta pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya.
Semua unsur bekerjasama untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan, bantuan, dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi..(eki)
