JEJAKNARASI.ID -JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengingatkan seluruh Kepala Daerah baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jangan mengambil keputusan sepihak dalam membuat kebijakan.
Peringatan tersebut, menyusul gelombang demonstrasi besar menolak kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, menekankan bahwa pemerintah pusat menginginkan setiap kebijakan daerah sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Nikan semuanya sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo, Jangan membuat mengambil kebijakan yang membuat gaduh,” tegas Lodewijk seusai upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara, pada Minggu 17 Agustus 2025.
Menurut Wamenko Polkam Lodewijk, dinamika yang terjadi di Pati harus dikembalikan pada mekanisme konstitusi di tingkat daerah. Sebab, kewenangan penuh terkait penetapan pajak berada di tangan DPRD bersama pemerintah kabupaten.
“Tentunya kita sangat sayangkan terjadi itu, kemudian kita kembalikan karena kewenangan itu ada di DPRD, bagaimana tindak lanjutnya, yang bisa monitor mereka sudah sepakat untuk hak angket nanti kita liat selanjutnya,” ujarnya.
Lanjut Lodewijk, pihak Kemenko Polkam tak tinggal diam terkait hal ini bahwa pihaknya melakukan pemantauan setiap hari melalui kedeputian yang bertugas menangani isu daerah, bahkan, Lodewijk mengingatkan sejumlah kepala daerah agar berhati-hati sebelum menetapkan kebijakan serupa.
“Kita monitor terus setiap hari monitor dan ada bagian bagian kedeputian kita monitor terkait ini, ada beberapa ya memang kabupaten kota yang mengambil kebijakan hampir sama tentunya kita ingatkan mereka, hati hati ya kalau kita mengambil kebijakan yang salah akibatnya jadi gaduh ujung ujungnya yang bersangkutan,” kata Lodewijk. (eki)
