JEJAKNARASI.ID JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. RDP berlangsung di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (8/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito menyampaikan berbagai prestasi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan capaian positif yang tercermin dari sejumlah indikator kinerja strategis yang berhasil diraih sepanjang tahun berjalan.
Ia menjelaskan, Kemendagri berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp5,16 triliun atau 96,55 persen dari pagu sebesar Rp5,35 triliun. Realisasi ini menempatkan Kemendagri pada peringkat ke-6 dari 21 kementerian/lembaga (K/L) dengan pagu anggaran sedang, serta peringkat ke-33 dari total 86 K/L secara nasional. Persentase ini juga lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada pada angka 95,62 persen.
Selain itu, atas penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024, Kemendagri kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut merupakan yang ke-11 kali berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2014.
“Artinya dapat secara implisit bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam merealisasikan anggarannya dianggap efisien, efektif, transparan, akuntabel, artinya dapat mengelola keuangan tersebut,” kata Tito dikutip Kamis (10/7/2025).
Tak hanya itu, Kemendagri juga mencatat berbagai prestasi dalam pelaksanaan program. Di antaranya adalah capaian nilai kinerja anggaran sebesar 93,68 atau predikat “Sangat Baik” menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kemendagri juga mengalami peningkatan nilai pada sejumlah indikator tata kelola pemerintahan, seperti Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebesar 77,90 atau kategori “Sangat Baik” menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Lebih lanjut, Tito mengatakan, Kemendagri memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 88,92 atau kategori A- dari KemenPANRB. Selain itu, Kemendagri juga meraih Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,95 atau predikat “Sangat Baik” dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pada kesempatan yang sama, Mendagri turut memaparkan kinerja BNPP selama tahun 2024. Realisasi belanja BNPP tercatat sebesar Rp231,63 miliar atau 98,01 persen dari total pagu. Capaian ini menempatkan BNPP di atas rata-rata nasional, serta berada di peringkat ke-11 dari 47 K/L dengan kategori pagu kecil dan peringkat ke-16 dari total 86 K/L secara nasional.
BNPP juga kembali meraih opini WTP ke-11 kalinya secara berturut-turut dari BPK, serta mencatatkan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,23 dari Bappenas. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNPP pun meningkat dari 70,08 menjadi 73,88. Selain itu, layanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memperoleh kategori “Prima” dari KemenPANRB.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang selalu melakukan pengawasan kepada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dengan nilai-nilai yang cukup baik tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan pagu indikatif Kemendagri dan BNPP untuk tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemendagri pada 2026 sebesar Rp3.244.174.658.000. Berdasarkan kebutuhan yang ada, pihaknya juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3.145.931.679.000. Adapun pagu indikatif BNPP untuk 2026 sebesar Rp131.115.351.000, dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp235.184.696.000.
Sebagai informasi tambahan, selain Mendagri, hadir pula Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.**
