JEJAKNARASI.ID | BANTEN. Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi mengadakan diskusi Publik bertema Peran Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang.
Diskusi publik yang diadakan oleh aliansi mahasiswa tersebut, dilaksanakan di salah satu hotel mewah di wilayah Gading Serpong Kabupaten Tangerang. Minggu (15/12/2024).
Usai diskusi tersebut, mereka menyatakan mendukung proyek PIK 2 tersebut, menurut mereka didasarkan atas kepedulian sinergitas pembangunan pemerintah dan pihak swasta. Terlebih lagi menurut mereka, semua ini hasil diskusi dan pemaparan transparansi PSN dan PIK 2 yang akan menjadi pondasi dan kemajuan wilayah Banten. Dikutip dari akun media sosial @putra.ajisujati, Senin (16/12/2024).
Dalam pernyataannya, aliansi mahasiswa tersebut pun akan siap mengawal pembangunan PIK 2 dan proyek pembangunan lainnya yang ada di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Banten.
Untuk diketahui, berbeda dengan Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi, Aliansi Mahasiswa Banten yang dikoordinasi oleh organisasi Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas dan bijak dalam menyelesaikan polemik proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menurut mereka, proyek tersebut hanya memunculkan konflik sosial dan merugikan masyarakat, terutama warga Banten.
“Proyek ini adalah warisan bermasalah dari mantan Presiden Jokowi. Kami melihat pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski aturan itu sudah disusun dengan baik, kenyataannya pelaksanaan proyek ini malah menimbulkan pelanggaran HAM, termasuk perampasan lahan, penutupan sawah produktif, intimidasi oleh aparat dan kelompok tertentu, serta kriminalisasi terhadap warga yang menolak pembangunan,” ucap Ketua Umum HMB Jakarta, Fathan (18/11/2024).
Dalam kajian yang di lakukan Aliansi Mahasiswa Banten, ada empat masalah utama dalam proyek ini: perampasan tanah, gangguan keamanan, kesenjangan ekonomi, dan pelanggaran HAM yang membatasi aspirasi masyarakat.
Fathan juga menyoroti bahwa proyek PIK 2 lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada masyarakat umum.
“Proyek ini telah merampas hak tanah warga dan memutus mata pencaharian petani dan nelayan di Tangerang Utara,” ucap Fathan.
