Menu

Mode Gelap

Politik

Food Estate Dikritik Dunia Internasional, Adik Prabowo “Kita Jalan Terus”

badge-check


					Food Estate Dikritik Dunia Internasional, Adik Prabowo “Kita Jalan Terus” Perbesar

JEJAKNARASI.online|JAKARTA. Adik Presiden Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo mengaku bahwa program ketahanan pangan Food Estate mendapatkan padangan negatif dari dunia internasional. Walau demikian, menurut Hasyim, program tersebut tetap akan terus berjalan untuk menopang ketahanan pangan nasional.

Menurut Hasyim yang diangkat sebagai utusan khusus presiden menyebut, kritik terkait program food estate dari dunia internasional muncul saat ia menghadiri konferensi iklim COP29, di Baku, Azerbaijan beberapa waktu yang lalu.

“Saya harus mengakui, di Baku memang ada beberapa kritikan dari berbagai pihak yang ditujukan terutama kepada program pangan kita, program food estate, khususnya yang ada di Merauke, di Papua Selatan,” ujar Hasyim, di Jakarta,Selasa (10/12/2024).

Hasyim menegaskan program food estate akan terus berlanjut, meski banyak mendapat kritik. Menurutnya program ini bukanlah kebijakan baru, melainkan visi lama Presiden Prabowo selama dua dekade terakhir.

“Program pangan nasional kita tidak bisa ditawar lagi. Sudah diputuskan bahwa itu adalah salah satu program Pak Prabowo sejak 20 tahun lalu,” ucapnya.

Hasyim menilai, dampak geopolitik seperti perang di Ukraina, Gaza, dan potensi konflik di Lebanon sebagai pengingat akan pentingnya kemandirian pangan. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor berbagai kebutuhan pokok seperti gandum, beras, dan gula.

“Kita sangat rentan. Kita mengimpor beberapa juta ton beras saat kita harus melakukannya. Kita mengimpor gula. Kita mengimpor banyak sekali bahan pangan pertanian. Dalam banyak hal, kita sangat rapuh, sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik,” tegas Hasyim.

Di sisi lain, pemerintah memahami kekhawatiran, khususnya terkait dampak lingkungan dari program food estate.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengimbanginya dengan program reforestasi besar-besaran seluas 12 juta hektare yang akan dikelola Kementerian Kehutanan. (/AJ)

Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.
Lainnya

Indonesia Gabung Board of Peace, Begini Tanggapan Pengamat Ujang Komarudin

29 Januari 2026 - 22:02 WIB

Partai Baru Langsung Tentukan Capres, Pengamat: Politik Indonesia Masuk Era “Early Booking” Pilpres 2029

21 Januari 2026 - 21:16 WIB

Tepis Isu Pilpres Oleh MPR, Ketua Komisi II DPR Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Mengubah Domain UUD 1945

19 Januari 2026 - 22:15 WIB

Siap Melangkah! Gerakan Rakyat Gelar Rakernas Perdana dengan 600 Pengurus Se-Indonesia

13 Januari 2026 - 21:42 WIB

Trending di Politik