JEJAKNARASI. ID. TANGERANG – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah melakukan inisiatif penghapusan hutang dan tagih hutang bagi para pelaku usaha UMKM. Kebijakan tersebut merupakan salah satu hasil kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih pemerintahan presiden Prabowo Subianto.
Dikatakan pula,penghapusan hutang itu merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha UMKM.Selain itu, ia juga menyebut dari data yang ada terbanyak yang hapus tagih adalah dari Bank BRI.
“Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen Pemerintah kepada masyarakat,” kata Airlangga saat memberikan sambutan di acara BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025, di Kabupaten Tangerang, Kamis (30/1/20250).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan, jika pemerintah akan memberikan subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi yang diambil pelaku UMKM. Apabila mereka berusaha di sektor padat karya, seperti tekstil maupun garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lain-lain.
“Tentunya ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor,” ucapnya.
Ia Menambahkan,pemerintah telah menargetkan untuk memperkuat inklusi keuangan yang menjadi pondasi penting untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, tingkat inklusi keuangan mencapai 88,7%, dan ini menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJPN 2025-2045.
“Saya mengapresiasi inisiatif BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook ini yang melibatkan lebih dari seribu UMKM karena sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta pemberantasan kemiskinan,” ungkap Menko Airlangga.
Terkait ekspor UMKM, Airlangga menyebut, pemerintah sangat mendukung yang dibuktikan dengan membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional.Bahkan dukungan itu terus dilakukan melalui sisi pembiayaan,semisal pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.
Tidak hanya itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu menegaskan pemerintah juga telah memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor, serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi. Selanjutnya juga memberikan fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor.
Pemerintah juga telah melaksnakan program pemberdayaan aset tidak berwujud. Seperti pemberdayaan sertifikat tanah untuk rakyat, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal, yang telah membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.
“Saya berharap UMKM dapat tumbuh, dan dari kantor Kemenko Perekonomian nanti akan minta dari BRI untuk Top 20 dari UMK yang akan kita bina terus (bekerja sama) dengan Kementerian UMKM, agar bisa dinaikkan kelasnya. Setiap tahun minimal kita harapkan ada 20 (UMK) yang bisa graduasi jadi usaha menengah yang tangguh,” pungkas Airlangga.
Sebagai informasi, hadir dalam acara ini yakni di antaranya Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Perdagangan, Dubes RI untuk Singapura, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, CEO BRI Group dan jajarannya, Chief Economist ADB, Head of Regional Client Services Women’s World Banking, serta penerima Nobel Ekonomi Paul Romer.**
