JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Indonesia berkomitmen pada transformasi digital, fundamental ekonomi yang lebih kuat, dan kerja sama internasional yang lebih erat.
Termasuk melalui keanggotaan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dengan sebagian besar regulasi nasional telah selaras dengan standar OECD.
Karya OECD di bidang keuangan digital dan Artificial Intelligence (AI) juga memberikan panduan berharga seiring percepatan transformasi digital di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab, perekonomian digital Indonesia sendiri terus berkembang pesat, dengan nilai Gross Merchandise Value (GMV) diproyeksikan mendekati USD100 miliar pada 2025, yang didorong oleh kemajuan e-commerce.
Pembayaran digital juga meningkat 27% menjadi USD538 miliar pada 2025 dan diproyeksikan akan melampaui USD1 triliun pada 2030.
“Di tingkat regional, Indonesia mendorong integrasi digital melalui ASEAN DEFA, yang diproyeksikan akan menciptakan ekonomi digital regional senilai USD2 triliun pada 2030. Negosiasi telah mencapai kemajuan substansial dan ditargetkan selesai di awal 2026 pada Keketuaan Filipina, dengan penandatanganan resmi di akhir tahun tersebut. Indonesia juga telah menyelesaikan ketentuan perdagangan digital di bawah IEU-CEPA, yang membuka peluang baru untuk meningkatkan daya saing dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech pada acara “OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025” secara virtual, di Bali, Senin (1/12/2025).
Lebih lanjut, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menunjukkan bagaimana inovasi digital memajukan inklusi yakni pada tahun ini transaksi QRIS tumbuh 148% (yoy) dan kini melayani 39 juta merchants dan 58 juta pengguna.
Dengan strategi yang jelas dan kapasitas teknologi yang terus berkembang, Indonesia bertujuan untuk membangun masa depan ekonomi dan keuangan digital yang lebih tangguh, inklusif, dan kompetitif.
“Untuk itu, saya dengan hangat menyambut seluruh peserta OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025 di Bali dan mengucapkan selamat kepada OECD atas peluncuran ‘Regulation of AI in Finance in Asia Report’. Saya berharap forum ini memperkuat kolaborasi global dan regional di bidang keuangan digital dan AI, serta berkontribusi pada agenda strategis OECD,” ungkap Airlangga.
Membangun fondasi AI membutuhkan 4C yakni connectivity, computing capacity, context, dan competence. Indonesia memperkuat setiap pilar, untuk konektivitas misalnya dengan memperluas jaringan serat optik dan jaringan canggih.
Kemudian, kapasitas komputasi misalnya dengan memberi insentif kepada pusat data domestik, dilanjutkan untuk konteks yakni dengan mengembangkan AI yang relevan secara lokal seperti Sahabat-AI, dan untuk persoalan kompetensi yakni dengan mengatasi kesenjangan talenta digital melalui program peningkatan keterampilan dan kemitraan global.
Pertumbuhan pendapatan untuk aplikasi berbasis AI juga cukup kuat, sementara investasi swasta di bidang AI mencapai USD91 juta dari akhir 2024 hingga pertengahan 2025.
Sentimen publik terpantau optimis dengan 56% pekerja percaya bahwa AI akan meningkatkan produktivitas, dan Indonesia menempati peringkat keempat sebagai pasar AI potensial terbesar di Asia.
“Selain itu, sektor keuangan juga harus berinovasi. Aplikasi AI skala kecil dapat memperluas akses ke perbankan digital, keuangan mikro, dan perangkat pendukung pembuatan keputusan UKM,” pungkas Menko Airlangga**
