JEJAKNARASI.ID. MALANG – Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Tommy Kurniawan menegaskan komitmen MKD untuk memastikan Polres Malang memiliki pemahaman yang tepat mengenai tugas dan kewenangan MKD.
Khususnya terkait penanganan pelanggaran etik dan maraknya penggunaan plat DPR palsu yang belakangan ini semakin banyak ditemukan.
Hal tersebut disampaikan Tommy Kurniawan, usai pertemuan tim kunjungan kerja MKD DPR RI dengan Kapolres Malang beserta jajaran di Malang, Jawa Timur, Rabu (3/12/2025).
“Kami ingin memastikan apakah Polres Malang ini sudah ter-update dengan hal-hal terkait fungsi MKD. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa Polres bisa menindak plat-plat DPR palsu yang belakangan ini malah terjadi,” ujar Tommy dikutip dari Parlementaria.
Menurutnya, beberapa kasus menunjukkan bahwa kepolisian sering kali ragu menindak kendaraan berplat DPR karena tidak mengetahui keaslian plat tersebut. Dalam kunjungan ini, MKD memberikan klarifikasi dan pedoman agar aparat kepolisian tidak ragu dalam bertindak.
“Jika terjadi pelanggaran, silakan ditindak dan dikoordinasikan dengan MKD,” tegasnya.
Selain isu TNKB palsu, MKD juga menyampaikan pembaruan terkait penanganan sejumlah perkara etik yang sedang berjalan.
Tommy menjelaskan secara khusus mengenai hak imunitas anggota DPR, yang menurutnya sering disalahpahami sebagai bentuk kekebalan hukum.
“Bahasa imunitas ini sering dianggap kebal. Padahal, imunitas itu berlaku saat anggota DPR melaksanakan tugasnya dan harus bersifat substansial seperti mengkritik kebijakan, bukan menyerang pribadi,” jelasnya.
Politisi Fraksi PKB juga menegaskan bahwa MKD tetap berwenang memproses pelanggaran etik, sementara pelanggaran pidana sepenuhnya menjadi domain kepolisian.
Tommy juga mencontohkan kasus pelanggaran etik seperti pernyataan bernuansa rasis dalam sidang yang kemudian diproses MKD.
“Kalau sudah menyerang pribadi, itu bisa kami panggil ke MKD. Tidak boleh rasis. Kalau berbicara di rapat, ya fokus pada materi yang substansial,” tegasnya.
Ia berharap sosialisasi MKD di berbagai daerah, termasuk di Polres Malang, dapat memperkuat koordinasi antara DPR dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas lembaga negara.
“Harapannya, sinergi antara DPR dengan lembaga hukum bisa terjaga. Kita sama-sama menjaga marwah lembaga tinggi negara, baik DPR maupun Polri. Sinergitas dua lembaga ini harus berjalan dengan baik,” tutupnya. **
