JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Dampak nyata reformasi birokrasi bagi masyarakat terus diperkuat. Mulai dari memperkuat sinergi instansi paguyuban Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Birokrasi yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat akan berhasil jika dijalankan sebagai satu ekosistem yang saling terintegrasi dan melengkapi.
Perlu diingat, instansi yang tergabung dalam paguyuban PANRB adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
“Paguyuban PANRB harus menjadi contoh bahwa empat lembaga dengan mandat berbeda dapat bekerja terpadu dan saling menguatkan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini, pada Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB Tahun 2025, di Bandung, Kamis (20/11/2025).
Forum rakor ini menjadi pintu masuk ke fase baru Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Bagi Rini, ini adalah moment of reset, sebuah titik untuk menyiapkan titik awal reformasi birokrasi untuk dua dekade ke depan.
Rini berpesan agar empat instansi ini semakin kuat berkonsolidasi agar birokrasi nasional bergerak dalam ritme yang sama. Jika dianalogikan sebagai sebuah orkestra, Kementerian PANRB berperan sebagai konduktor, dan LAN adalah sekolah musik. Sementara BKN bertugas mengelola talenta musisi, serta ANRI penjaga partiture dan rekaman sejarah.
Sebagai instansi yang salah satu fungsinya menerbitkan kebijakan, Rini mengingatkan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha kepada pemerintah semakin tinggi. Satu keluhan terhadap layanan atau kebijakan bisa bergulir viral dan mengubah dinamika kebijakan.
Namun Rini menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh berbasis viralitas. “Kebijakan harus berbasis visi, rasionalitas, data atau evidence dan kepentingan jangka panjang. Viralitas tidak boleh menjadi kompas,” tegas Menteri Rini.
Rini berpesan agar rapat ini tidak menjadi forum sesaat. Sesuatu yang konkret diharapkan bisa dihasilkan, terutama menyiapkan tahun anggaran 2026 dengan lebih terpadu.
Setidaknya ada tiga keluaran yang diharapkan Rini. Pertama, shared outcomes paguyuban PANRB yang mencerminkan prioritas lintas lembaga. “Kita memerlukan beberapa outcome inti yang menjadi kompas bersama, seperti integrasi menyeluruh manajemen ASN, penguatan kualitas kebijakan dan policy delivery, penerapan standar nasional pelayanan publik yang human-centered, serta tata kelola kearsipan nasional yang modern dan interoperable,” papar Rini.
Kedua, pemetaan ekspektasi resiprokal antar-lembaga paguyuban secara lebih jelas dan terstruktur. Serta yang ketiga adalah instrumen kolaborasi yang operasional. Bisa dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, forum koordinasi tematik, Project Management Office (PMO) lintas lembaga, hingga dashboard kinerja anggota instansi paguyuban.
“Saya berharap rakor ini menjadi titik penguatan. Dari koordinasi menjadi orkestrasi, dari rencana menjadi implementasi, dari egosystem menjadi ecosystem,” pungkas Rini.
Terkait kolaborasi dalam pengembangan kompetensi ASN, Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan konsep future leader program. Sebuah program pendidikan yang menggandeng berbagai pihak untuk memberikan sudut pandang baru, termasuk bekerja sama dengan BUMN, konsultan, hingga perusahaan swasta dari luar negeri.
“Program pengembangan kompetensi bagi milenial yang potensial untuk menjadi pemimpin masa depan. Program yang menggunakan pendekatan multi exit dan multi entry ini diselenggarakan berkolaborasi dengan korporasi,” jelas Taufiq.
Sementara dari sisi lain, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menerangkan, ia membawa reformasi birokrasi dengan tiga semangat besar, yakni melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. “Semangat itu dituangkan dalam regulasi, dari yang sebelumnya represif menjadi responsif terhadap kebutuhan publik,” ungkap Zudan.
Semua capaian dan rencana yang sudah dilakukan saat ini, lebih bermanfaat bagi masa depan jika diarsipkan secara optimal. Dari sini, peran ANRI dalam perjalanan reformasi birokrasi menjadi krusial.
Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan, jajaran ANRI juga memiliki tugas untuk menganalisis data kearsipan, termasuk perjalanan reformasi birokrasi dari awal dicanangkan. Lebih luas lagi, pelayanan publik pun bergantung pada ketertiban arsip.
Analisis arsip mendukung perencanaan strategis dan perumusan kebijakan publik yang solutif. “Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang baik kalau arsipnya tidak tertib? Jika tidak ada arsip digital, kita akan mundur,” ungkap Mego. (eki)
